DERMAJI.DESA.ID – Kepala Desa Dermaji (Bayu Setyo Nugroho) bersama Bupati Banyumas (Achmad Husein), Rabu (10/7/2019) memaparkan inovasi Desa Demit (Desa Dermaji Melek Informasi dan Teknologi) di kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Desa Demit adalah salah satu inovasi yang masuk ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Informasi itu tertuang dalam Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor B/163/PP.00.05/2019, tanggal 21 Mei 2019, tentang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019.

Pemaparan dilakukan sebagai tahapan untuk menuju Top 45. Waktu paparan 30 menit, dengan ketentuan 7 menit untuk menjelaskan perihal inovasi, 3 menit pemutaran video tentang inovasi, dan 20 menit untuk tanya jawab.

Hadir sebagai panelis, para akademisi, profesional dan praktisi. Mereka adalah Siti Zuhro (Peneliti LIPI), J.B. Kristiadi (Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional), Tulus Abadi (Ketua Pengurus Harian YLKI), Dadan Suparjo Suharmawija (Komisioner Ombudsman RI), Nurjaman Mochtar (Jurnalis), Suryopratomo (Jurnalis), dan Wawan Sobari (Dosen Fisip Unibraw).

Untuk Kabupaten Banyumas sendiri, selain Desa Demit ada tiga inovasi lain yang masuk Top 99. Ketiganya yaitu PATTAS SOSIAL MITRA KURIR LANGIT (Penanganan Cepat, Tanggap, dan Tuntas dalam Pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis) dari Dinsospermasdes, PSC 119 (Public Safety Center 119) – Satria (Sistem Aplikasi Terpadu Rujukan, Informasi Kesehatan dan Ambulans Gawat Darurat Kabupaten Banyumas) dari Dinas Kesehatan, dan SASKIA GOTAK (Smart Aplikasi Kesehatan Ibu dan Anak Go 0 Tidak Ada Kematian Ibu dan Anak) dari Puskesmas Kebasen.

KIPP merupakan salah satu strategi yang dilakukan Kementerian PANRB untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. KIPP pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014. Pada tahun ini masuk ke kompetisi ke enam.

Di tahun 2019 ada peningkatan jumlah proposal yang terdaftar dalam sistem Sinovik untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), dari 2.824 pada tahun 2018, menjadi 3.156 di tahun 2019.

Selain itu, di tahun 2019 ini juga ada beberapa kejutan. Beberapa lembaga dan Pemerintah Daerah, yang sebelumnya belum pernah mengikuti KIPP, begitu ikut pada tahun ini langsung bisa masuk ke Top 99. Lembaga dan Pemerintah Daerah tersebut yaitu, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara, Provinsi Kalimatan Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Ambon, dan Kabupaten Banyumas.