Tim Redaksi

situs  ini dikelola oleh tim redaksi yang terdiri dari Perangkat Desa Dermaji didukung tim teknis dari para relawan dan pegiat IT di Banyumas

Warga Kirim Berita

3 + 14 =

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama mencantumkan kredit kepada website ini atau penulis di website ini dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

selengkapnya : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Website ini tunduk pada peraturan hukum Negara Republik Indonesia, terutama :

  1. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, terkait sistem informasi pembangunan desa
  2. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terkait publikasi data dan informasi publik dari Pemerintahan Desa
  3. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkait penggunaan media elektronik untuk penyebaran informasi
  4. UU No. 40 tahun 2009 tentang Pers

Segala bentuk keberatan atas konten website ini silakan gunakan hak jawab, dengan mengirimkan jawaban / penjelasan tertulis ke alamat surat elektronik (email) redaksi.

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
2. Verifikasi dan keberimbangan berita
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
5. Pencabutan Berita
6. Iklan
7. Hak Cipta

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).