Kades Dermaji saat berbagi pengalaman melakukan tata kelola informasi desa di Pendopo Malowapati Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur
Kepala Desa Dermaji, Bayu Setyo Nugroho, Sabtu (20/12/2014), menjadi salah satu narasumber padaacara Seminar dan Workhsop Sistem Informasi Desa dan Website Desa 2.0″, di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur. Seminar yang diprakarsai Relawan TIK Bojonegoro bekerjasama denganPemkab Bojonegoro itu dihadiri lebih dari 600 peserta yang berasal dari 420 desa sewilayah KabupatenBojonegoro. Pesertanya adalah para Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Pada kesempatan itu Bayu menyampaikan pengalamannya melakukan tata kelola sumberdaya desa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Bayu menegaskan, kemajuan TIK harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat desa sehingga isu-isu perdesaan lebih terangkat lagi ke ranah publik, termasuk potensi unggulan desa.
Selain Bayu, seminar juga menghadirkan narasumber lain,yaitu Jumari (Kepala BPMD Kabupaten Bojonegoro), Kusnandaka Catur Prasetyo (Kepala Diskominfo Kabupaten Bojonegoro), Sigit Widodo (Ketua Bidang Soskom PANDI), dan Supriyanto (Pegiat Gerakan Desa Membangun).
Di sela-sela seminar dilakukan juga pengukuhan Kelompok Informasi Masyarakat Bojonegoro (KIM Bojonegoro) oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto. Suyoto juga berkesempatan melakukan pemotongantumpeng dalam rangka peringatan ulang tahun Gerakan Desa Membangun (GDM) yang ketiga, yang tepatnya jatuh pada 24 Desember 2014. Potongan tumpeng langsung diserahkan kepada Bayu Setyo Nugroho yang mewakili GDM.
Untuk memudahkan proses penyelarasan program kabupaten dan desa sebelum penetapan APBDes. Apakah ada kabupaten yang sudah melakukan penyebar luasan hal2 berikut :
1. Renstra kabupaten
2. RT-RW kabupaten
3. RDTR kabupaten
4. Rancangan program hasil evaluasi forum SKPD
5. Data2 kabupaten dan propinsi terkait kawasan dan kewenangan tata kelolanya
data di atas menjadi sangat penting untuk memastikan data base e-musrenbang yg di input tdk mudah di hapus karena tidak bisa di integrasikan dlm penyusunan program daerah.
Perlu ada fasilitasi memadu serasikan program dan membuka dokumen program pembangunan daerah. Memadu serasikan perencanaan desa partisipatif dgn design teknokratik daerah dan perencanaan politik menjadi penting utk mengawal tidak adanya penyimpangan program atau timpang tindih program.